Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tak Berkategori » Pemkab Tabanan Pertahankan Opini WTP 12 Kali Berturut-turut, Perkuat Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan

Pemkab Tabanan Pertahankan Opini WTP 12 Kali Berturut-turut, Perkuat Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
  • visibility 3
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TABANAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Tabanan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung pada Senin (8/6/2026). Prestasi ini sekaligus menandai keberhasilan Pemkab Tabanan mempertahankan opini tertinggi dari BPK sejak pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2014 secara beruntun hingga saat ini.

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia mengapresiasi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, serta masyarakat Tabanan yang telah mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui sinergi dan kerja keras bersama. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil komitmen seluruh elemen pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara profesional.

Opini WTP yang kembali diraih menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Tabanan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Dalam proses audit, BPK melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Hasil tersebut mencerminkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan memenuhi prinsip akuntabilitas.

Meski kembali memperoleh opini tertinggi, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah akhir dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Seluruh rekomendasi dan catatan yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari proses penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, dan transparan.

Ia juga menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan harus mampu diwujudkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tabanan akan terus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam setiap pelaksanaan program pembangunan sehingga anggaran daerah benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut semakin memperkuat posisi Kabupaten Tabanan sebagai salah satu daerah di Bali yang konsisten menjaga integritas, profesionalisme birokrasi, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Babak Baru Kasus BTID: Lahan Tanpa Sertifikat, Jerat Hukum Menanti

    Babak Baru Kasus BTID: Lahan Tanpa Sertifikat, Jerat Hukum Menanti

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Polemik lahan yang melibatkan PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali mencuat ke permukaan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) TRAP DPRD Provinsi Bali, Senin (4/5/2026), terungkap dugaan serius terkait status lahan hasil tukar guling (ruislag) yang hingga kini disebut belum memiliki sertifikat resmi di dua kabupaten, yakni Jembrana dan […]

  • Wakil Gubernur Giri Prasta: Ormas Harus Jadi Garda Damai Bali, HUT ke-22 Baladika Bali Tegaskan Aksi Nyata, Bukan Sekadar Seremoni

    Wakil Gubernur Giri Prasta: Ormas Harus Jadi Garda Damai Bali, HUT ke-22 Baladika Bali Tegaskan Aksi Nyata, Bukan Sekadar Seremoni

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 0
    • 0Komentar

    BADUNG — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Baladika Bali, Selasa (5/5), di Pusat Latihan PSPS Bakti Negara, Lingkungan Negara Kelod, Sading, Mengwi, Badung, berlangsung penuh makna dengan perpaduan antara refleksi organisasi, aksi sosial, dan penegasan arah masa depan. Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, momentum ini menjadi lebih dari sekadar perayaan, melainkan titik […]

  • PS Malaka ke 16 Besar ETMC 2025: Malam Ketika Kapten Menghidupkan Harapan

    PS Malaka ke 16 Besar ETMC 2025: Malam Ketika Kapten Menghidupkan Harapan

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Matakompas
    • visibility 0
    • 0Komentar

    NTT, Matakompas.com- 21 November 2025 menjadi malam yang tak akan mudah dilupakan oleh masyarakat Malaka. PS Malaka menang 4–2 atas Persewa Waingapu dan memastikan diri lolos ke Babak 16 Besar ETMC 2025. Namun kisah ini bukan sekadar tentang skor akhir. Ini adalah cerita tentang keteguhan, kebangkitan, dan bagaimana satu tim dipimpin satu kapten memilih untuk […]

  • Jaga Warisan Dunia, Agung Suyoga Minta Pengusaha Nakal di Jatiluwih Ditindak Tanpa Kompromi

    Jaga Warisan Dunia, Agung Suyoga Minta Pengusaha Nakal di Jatiluwih Ditindak Tanpa Kompromi

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    TABANAN, Matakompas.com | Upaya penegakan tata ruang di kawasan Warisan Budaya Dunia UNESCO, Jatiluwih, Tabanan, memasuki fase yang lebih tegas. Anggota Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, Agung Suyoga, menegaskan bahwa seluruh pelanggaran yang terjadi tidak boleh hanya ditertibkan, tetapi wajib diberikan sanksi ekstra serta dikembalikan ke fungsi lahan semula. Hal itu […]

  • Kanwil Kemenkum Jabar Ikuti Pembukaan Pelatihan Penguatan Substansi Kekayaan Intelektual 2025

    Kanwil Kemenkum Jabar Ikuti Pembukaan Pelatihan Penguatan Substansi Kekayaan Intelektual 2025

    • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 177
    • 0Komentar

    JARRAKPOS.COM. BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) (Kemenkumham) Jawa Barat mengikuti secara virtual pembukaan Pelatihan Penguatan Substansi Kekayaan Intelektual (KI) Tahun Anggaran 2025 pada Senin siang (20/01/2025), yang berlangsung di Ruang Sahardjo.   Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat Asep Sutandar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati BR Pandia, serta Kepala […]

  • Polda Bali dan Pansus TRAP DPRD Bali Perkuat Sinergi, Fokus Kawal Tata Ruang dan Jaga Stabilitas Keamanan Daerah

    Polda Bali dan Pansus TRAP DPRD Bali Perkuat Sinergi, Fokus Kawal Tata Ruang dan Jaga Stabilitas Keamanan Daerah

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    DENPASAR – Komitmen menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), serta mewujudkan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan di Provinsi Bali terus diperkuat melalui sinergi antara aparat kepolisian dan lembaga legislatif. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan silaturahmi antara Subdirektorat I Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Bali dengan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD […]

expand_less