Index Berita

TABANAN – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg) dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas demokrasi dan mendorong kesetaraan politik yang lebih substantif di Indonesia. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menyambut […]

NTT, Matakompas.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memberlakukan Peraturan Gubernur NTT Nomor 24 Tahun 2026 tentang Gerakan Jam Belajar di Lingkungan Masyarakat guna membangun budaya belajar yang lebih disiplin bagi anak usia sekolah. Kebijakan yang mendapat perhatian serius dari Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johny Asadoma tersebut diumumkan dalam konferensi […]

DENPASAR — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar dari Partai Gerindra, AA Ayu Priniti, yang menilai program tersebut memberikan dampak positif bagi kesehatan dan semangat belajar anak-anak sekolah. Menurutnya, pelaksanaan MBG di Kota Denpasar sejauh ini berjalan […]

DENPASAR – Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar dari Partai Gerindra, AA Ayu Priniti menyatakan dukungan penuh atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen di parlemen. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi perempuan dalam dunia politik, khususnya di Bali. Apalagi, Partai Gerindra di Denpasar telah melampaui target keterwakilan […]

DENPASAR — Semangat nasionalisme dan kepedulian terhadap lingkungan kembali digaungkan dalam peringatan Bulan Bung Karno 2025 di Bali. Melalui lomba konten kreatif bertema “Bali Bersih Sampah”, DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali mengajak generasi muda untuk tidak hanya berkarya di ruang digital, tetapi juga turut mengambil bagian dalam gerakan nyata menjaga Pulau Dewata dari persoalan sampah. […]

DENPASAR — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen dinilai menjadi titik penting dalam memperkuat posisi perempuan dalam dunia politik nasional. Putusan tersebut diyakini tidak hanya menjadi aturan administratif semata, tetapi juga dapat memaksa partai politik untuk lebih serius melakukan kaderisasi terhadap perempuan. Kelompok Ahli Pembangunan Gubernur Bali Bidang Perempuan […]

DENPASAR – Aktivis Politik Ni Made Sri Yogi Lestari menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif belum cukup menjawab persoalan mendasar keterlibatan perempuan di dunia politik. Menurut Sri Yogi Lestari, partai politik seharusnya membuka ruang lebih besar sejak tahap awal rekrutmen calon legislatif (caleg). Ia menilai kuota […]

DENPASAR – Anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi PDI Perjuangan, Putu Diah Pradnya Maharani, B.Sc., menanggapi putusan MK nomor perkara 128/PUU-XXIV/2026 yang mempertegas sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar caleg. Secara prinsip, Anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi PDI Perjuangan, Putu Diah Pradnya Maharani, B.Sc., menyambut baik […]

DENPASAR – Anggota DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri menegaskan pentingnya sanksi tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Mantan Bupati Karangasem itu menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban kuota minimal 30 persen perempuan menjadi langkah penting untuk memperkuat representasi […]

DENPASAR –  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban pemenuhan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Anggota DPRD Bali Komisi III, Komang Dyah Setuti menilai kebijakan tersebut membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, termasuk di Bali. Putusan MK dalam perkara […]