Di tengah kuatnya kedekatan politik dan hubungan keluarga dengan elite pemerintahan pusat, persoalan transportasi udara di Bengkulu justru dinilai semakin memprihatinkan. Kelangkaan jadwal penerbangan serta hengkangnya Garuda Indonesia dari Bandara Fatmawati Soekarno memicu lonjakan harga tiket yang kini memberatkan masyarakat.
Publik mempertanyakan mengapa akses dan kedekatan dengan pusat kekuasaan belum mampu menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan dasar warga. Padahal, keberadaan jalur komunikasi langsung ke pemerintah pusat seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan penambahan frekuensi penerbangan maupun mengembalikan maskapai nasional ke Bengkulu.
Kondisi ini memunculkan kritik terhadap kepemimpinan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang dinilai belum cukup responsif menghadapi krisis transportasi udara. Harga tiket yang terus melambung hingga menembus lebih dari Rp1 juta sampai 1,3 juta sekali jalan membuat masyarakat merasa semakin terisolasi dan terbebani. Situasi tersebut tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga memukul sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga dunia usaha yang sangat bergantung pada konektivitas udara.
Bengkulu sebagai daerah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan seharusnya mendapatkan perhatian serius dalam sektor transportasi. Keterbatasan akses penerbangan dapat memperlambat arus investasi, menghambat kunjungan wisatawan, dan membuat mobilitas masyarakat semakin sulit. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa langkah nyata, Bengkulu dikhawatirkan semakin tertinggal dibanding provinsi lain di Sumatera yang justru terus memperkuat konektivitas transportasi mereka.
Masyarakat juga menilai pemerintah daerah seharusnya lebih agresif membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan maupun maskapai penerbangan agar Bengkulu kembali menjadi rute yang diperhitungkan. Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim penerbangan yang sehat dan kompetitif sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dengan harga tiket yang wajar.
Hubungan baik dengan pusat semestinya menjadi kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar menjadi kebanggaan politik tanpa dampak nyata di lapangan.
Masyarakat meminta Gubernur Bengkulu segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk mengatasi persoalan ini. Penambahan jadwal penerbangan, membuka peluang masuknya maskapai baru, hingga mendorong kembali hadirnya Garuda Indonesia menjadi tuntutan yang terus disuarakan.
Bengkulu membutuhkan pemimpin yang bukan hanya dekat dengan pusat kekuasaan, tetapi juga cepat bertindak ketika rakyat menghadapi kesulitan nyata.
Penulis : Merupakan Lulusan Uji Kompetensi Wartawan Utama
