BeritaNasional

Kritik Anggaran Rp 287 Miliar, Anggota Komisi VII DPR-RI Ngamuk!

Jakarta, MataKompas.com | Andi Yuliani Paris Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional , mengkritik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyiapkan anggaran Rp287 miliar hanya untuk membuat studi dan rekomendasi kebijakan.

Cuplikan video Andi Yuliani sempat beredar di media sosial mencecar Kementerian ESDM dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR. Video itu juga sempat diunggah akun Youtube Komisi VII DPR RI per 19 Januari.

“287 miliar hanya untuk bikin kebijakan, bikin rekomendasi, bikin studi, itu engga ada gunanya untuk rakyat,” ujarnya Andi pada saat rapat kerja bersama Kementerian ESDM Januari lalu. Lebih lanjut Andi mengatakan, hasil dokumen dari rekomendasi dan studi kementerian ESDM hanya redundant atau di ulang-ulang saja.

Angka itu dianggap tidak masuk akal jika hanya dipakai untuk membuat peraturan kebijakan atau draft. Terlebih lagi, Andi menyebut jika hal itu  merupakan tugas yang seharusnya sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM sejak lama.

Disamping mengkritisi anggaran Rp287 miliar Ia juga mengkritisi beberapa anggaran yang dinilai besar, di antaranya permen menteri senilai RP4,8 miliar serta membuat draft segmen sub mineral dan batubara senilai Rp4,9 miliar.

Andi juga mempertanyakan kejelasan anggaran yang digunakan untuk pemeliharaan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) yang kerap diganti dengan alasan mati.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Andi Yuliani Paris

“Kemudian saya perlu satu rekomendasi untuk PJUTS kalau rusak. perlu ada rekomendasi terkait dengan transfer of knowledge. ini engga ada sekarang saya ditanya, ini baru dipasang mati ini gimana caranya?” pungkasnya.
Andi mengatakan, banyak masyarakat yang bekerja sebagai vendor PJUTS di dapilnya yang hingga kini belum dibayar setelah pembangunan alih teknologi itu.

 

“Orang-orang yang kerja di dapil saya itu banyak yang belum dibayar sampai saat ini. yang kerja tuh masyarakat,” ujarnya.

Dalam rapat kerja komisi VII dengan Kementerian ESDM, ia juga mengingatkan BPH migas yang mengemban tugas sebagai pengaturan dan pengawasan sumber daya alam, agar mempertanggungjawabkan pemanfaatan iuran badan usaha terkait migas untuk kemajuan industri hilir.

Dalam rapat kerja Komisi VII dengan Kementerian ESDM itu, Andi meminta kementerian untuk kembali membedah anggaran agar lebih berguna untuk masyarakat.

Di samping itu, ia menjelaskan pentingnya badan litbang ESDM melakukan riset untuk mengatasi kekeringan yang melanda di dapilnya, Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan energi matahari.

“Coba bapak bedah anggaran litbang kalau bisa yang berguna untuk masyarakat,” Andi menambahkan.

  Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button