BANGLI, Marakompas.com – Pariwisata merupakan sektor yang sangat bergantung pada kepercayaan wisatawan domestik maupun internasional dalam memberikan rasa aman, sehat dan nyaman.
Oleh sebab itu, semua pemangku kepentingan di daerah harus saling bersinergi untuk membangun kepercayaan agar pariwisata dapat bangkit kembali.
Dalam rangka menumbuh kembangkan pariwisata di Bangli, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bangli, Dr. I Ketut Mardjana berharap, bupati dan wakil bupati terpilih harus menjadikan pembangunan pariwisata menjadi salah satu prioritas program.
Apalagi, kata dia, jargon ‘Bangli Era Baru’ merupakan salah satu janji politik pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Sang Nyoman Sedana Arta – Wayan Diar, sehingga mengantarkannya meraih suara terbanyak dalam perhelatan Pilkada 2020 kemarin.
“Menuju Bangli Era Baru harus dimulai dengan upaya menciptakan pariwisata Bangli yang murah namun berkualitas,” kata Ketut Mardjana kepada awak media di Toya Devasya, Toya bungkah, Batur, Kintamani, belum lama ini.
Definisi murah, terang Ketut Mardjana, adalah pariwisata yang terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap berkualitas.
Tak kalah penting, harus ada upaya memutus retribusi ‘tak layak’ yang bisa mencoreng pariwisata Bangli dan menyebabkan terjadinya high cost tourism, atau pariwisata berbiaya tinggi.
“Pemerintah punya andil memutus retribusi yang selama ini banyak dikeluhkan dan dianggap tak layak oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini retribusi pariwisata Bangli sangat memberatkan pelancong. Biaya retribusi dinilai tidak sepadan dengan fasilitas yang didapat.
“Bayangkan, orang berbekal Rp 50 ribu, tapi sudah dipotong Rp 25 ribu untuk retribusi tanpa mendapat fasilitas apa pun. Sehingga, banyak dari mereka yang akhirnya beralih ke tempat wisata lain, karena pariwisata kita ‘mahal’, meski objeknya sangat indah,” ujar pria yang sempat duduk sebagai Dirut PT Pos Indonesia ini.
Selain itu, Ketut Mardjana juga menyoroti fasilitas kepariwisataan yang menurutnya harus digarap dengan serius ke depan, seperti jalan, air bersih, listrik, dan teknologi digital.
Menurutnya, saat ini banyak objek wisata yang sangat potensial dikembangkan masih memiliki akses yang buruk, bahkan tidak ada akses kendaraan. Air bersih juga masih menjadi kendala yang sangat terasa, khususnya bagi kawasan di Kintamani.
“Listrik juga, masih sering tegangannya turun mendadak. Lalu yang penting juga teknologi digital. Jangankan layanan data, di beberapa tempat indah di Kintamani misalnya, sinyal telepon saja masih sangat susah,” katanya.
Dengan konsep pariwisata yang murah, berkualitas, terpadu dan terintegrasi, diyakini akan bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pengenaan pajak ke pengusaha.
Ia menambahkan, jaringan teknologi juga akan berpeluang memecahkan persoalan pajak yang berpengaruh pada pendapatan daerah. Menurutnya, sudah saatnya teknologi pajak digital diterapkan, sehingga sistem penerimaan semakin akuntabel dan transparan.
Ketut Mardjana berharap ke depan Pemkab Bangli agar berkoordinasi dengan organisasi pariwisata dan pelaku pariwisata dalam mengembangkan dan memaksimalkan dunia pariwisata di Bangli. (Red/Mk)