Hukum
Kang Tb Sukendar Minta Aparat Penegak Hukum Sikapi Opini WTP BPK Yang Sarat Dengan Suap Di Lembaga Pemerintah
| Sab, 30 April 22 - 13:49 WIB
Kang Tb Sukendar Minta Aparat Penegak Hukum Sikapi Opini WTP BPK Yang Sarat Dengan Suap Di Lembaga Pemerintah
Bogor, 2022/04/29 MataKompas.Com – Tubagus Rahmad Sukendar yang akrab disapa Kang Tb Sukendar selaku Ketua Umum Badan Peneliti Independen…
Penangkapan Dirjen Kemendag, Buktikan Kejagung Tidak Tebang Pilih Kasus
| Kam, 21 April 22 - 08:28 WIB
Penangkapan Dirjen Kemendag, Buktikan Kejagung Tidak Tebang Pilih Kasus
JAKARTA, 2022/04/21 MataKompas.Com -Tubagus Rahmad Sukendar yang akrab dipanggil kang TB Rahmad selaku Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara…
Kang TB Rahmad Sukendar Apresiasi Kejaksaan Agung Sikat Mafia Minyak Goreng
| Sel, 19 April 22 - 20:48 WIB
Kang TB Rahmad Sukendar Apresiasi Kejaksaan Agung Sikat Mafia Minyak Goreng
JAKARTA, 2022/04/19 MataKomoas.Com – Gerak cepat Kejaksaan Agung dalam mengungkap mafia minyak goreng, penyebab terjadinya Kelangkaan dan mahalnya harga kebutuhan…
BPI KPNPA RI Kawal Kasus Pengancaman Pembunuhan Ketut Yasa di Polres Buleleng Bali
| Sen, 28 Maret 22 - 11:44 WIB
BPI KPNPA RI Kawal Kasus Pengancaman Pembunuhan Ketut Yasa di Polres Buleleng Bali
BALI, 28 Mar, 2022 Matakompas.com-Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) melalui Ketua…
JAMPIDSUS KEJAGUNG Selamatkan Aset 76 Bidang Tanah Dalam Perkara Korupsi di LPEI
| Sel, 8 Maret 22 - 19:20 WIB
JAMPIDSUS KEJAGUNG Selamatkan Aset 76 Bidang Tanah Dalam Perkara Korupsi di LPEI
Jakarta, Matakompas.com | Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) telah…
Ombudsman Harus Berbicara di Publik Berdasar Data dan Fakta yang Bisa Dipertanggungjawabkan
| Rab, 2 Maret 22 - 14:12 WIB
Ombudsman Harus Berbicara di Publik Berdasar Data dan Fakta yang Bisa Dipertanggungjawabkan
BANDUNG, Matakompas.com- Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman diminta berbagai pihak untuk tidak berbicara tanpa dasar maupun fakta terkait keberadaan pesan berantai…
Hilangnya Kepastian Hukum Berdampak Merosotnya Perkembangan Penanaman Modal di Indonesia
| Ming, 2 Januari 22 - 19:27 WIB
Hilangnya Kepastian Hukum Berdampak Merosotnya Perkembangan Penanaman Modal di Indonesia
BANDUNG, Matakompas.com-Prof. OC Kaligis dalam surat terbukanya menilai Indonesia bukan lagi Negara Hukum. Akibatnya, karena hilangnya kepastian dan perlindungan hukum,…
Jiwasraya Wajib Mengembalikan Uang Rampokannya Kepada Nasabahnya.
| Sen, 27 Desember 21 - 20:36 WIB
Jiwasraya Wajib Mengembalikan Uang Rampokannya Kepada Nasabahnya.
JAKARTA, Matakompas.com- Kasus Korupsi Jiwasraya diprediksi akan berpengaruh pada kelangsungan investasi asuransi di Indonesia karena jumlah nominal yang dikorupsinya bernilai…
Dugaan Praktik Persekongkolan Proses Tender Kab. Samosir Dilaporkan ke Polda Sumatera Utara
| Rab, 22 Desember 21 - 23:35 WIB
Dugaan Praktik Persekongkolan Proses Tender Kab. Samosir Dilaporkan ke Polda Sumatera Utara
MEDAN – MATAKOMPAS.COM – Ketua Umum LSM Suara Pemuda Indonesia (SPI), Torang Panggabean didampingi Sekretaris Nasional Muhammad Chaidir melaporkan dugaan…
Prof OC Kaligis : Novel Baswedan Panglima Gerilya Pengacau Runtuhnya Hukum di Indonesia.
| Jum, 17 Desember 21 - 20:49 WIB
Prof OC Kaligis : Novel Baswedan Panglima Gerilya Pengacau Runtuhnya Hukum di Indonesia.
JAKARTA, Matakompas.com-Novel Baswedan tetaplah seorang tersangka dan status itu tetap akan melekat pada dirinya. Namun sampai saat ini publik belum…