Matakompas.co.id, Denpasar – Masyarakat Bali banyak mempertanyakan rencana pemerintah mendukung krematorium sementara krematorium bisa menjawab kegelisahan umat Hindhu bagaimana ribetnya upacara ngaben serta menghabiskan biaya yang tidak sedikit.
Menurut Anak Agung Ngurah Susruta Ngurah Putra Anggota DPRD Denpasar dari partai Demokrat mengatakan rencana pemerintah mendukung krematorium tidak bisa dihentikan itu karena ada kepentingan seperti biaya yang murah serta dari segi bisnis cukup menggiurkan.
Akan tetapi kembali lagi kepada visi dan misi pemerintah Bali khususnya Denpasar komitmen untuk melestarikan adat dan budaya Bali. Akan tetapi krematorium juga tidak bisa dihentikan
“Oleh karena itu pemerintah sebaiknya jangan ikut campur dalam artian ikut mendukung dan ikut sebagai pionir dalam pembangunan krematorium”, ucapnya di kantor DPC Demokrat Denpasar, hari Senin 30/08/2921
Sebaiknya pemerintah melepas krematorium itu berjalan secara alami. Biarkan masyarakat yang membangun, jangan pemerintah ikut disitu karena tidak sesuai dengan komitmen pemerintah yaitu melestarikan adat dan budaya, sedangkan di satu pihak pemerintah ingin membangun krematorium.
Ini dua hal yang berbeda, krematorium itu minimal akan menurunkan degradasi adat dan budaya seperti meped, negen serta lainya maka akan terjadi degradasi perlahan lahan akan terjadi perubahan.
Kalau pemerintah mendukung krematorium berarti pemerintah akan mempercepat perubahan adat dan budaya.
“Sebaiknya pemerintah jangan turut campur biarkanlah krematorium berjalan secara alami ,” jelasnya.
Krematorium dari segi bisnis sangat menjanjikan dan pasti menguntungkan imbasnya dari segi harga akan melambung.
Menurutnya tidak semudah itu membangun krematorium karena ada persyaratan yang harus dipenuhi baik dari segi keagamaan serta adat.
“Pemerintah dan desa adat jangan ikut mengarahkan serta memodali itu kan sama dengan mendegradasi budaya kita sendiri ,” ucapnya.
Masyarakat bisa membangun krematorium semampu sendiri, kalau satu dibuatkan krematorium nanti desa lain juga ikut meminta membangun akhirnya semua desa meminta, jadi semua kuburan (Setra) akan ada krematorium.
Adat ngaben kita mau dibawa kemana, memang kremasi biayanya jauh lebih murah. Sekarang pemerintah dan desa adat sebagai regulator bagaimana upacara ngaben itu tidak mahal. Bukan adat yang dirubah akan tetapi biaya ngaben yang ditekan supaya tidak mahal. Bukan hanya lada ngaben saja tetapi juga semua upakara juga demikian suoaya adat dan budaya Bali tidak tergerus.
Pemerintah mestinya membantu dalam permasalahan ini seperti biaya dan sarana prasarana untuk menekan biaya ngaben menjadi lebih murah bisa dijangkau semua lapisan masyarakat.
Pada intinya pemerintah dan desa adat sebagai regulator sesuai dengan visi dan misi pemerintah melestarikan adat dan budaya.
“Dari sisi ekonomi pemasukan terbesar di Bali adalah pariwisata budaya kalau adat dan budayanya perlahan lahan berubah maka akibatnya daya tarik wisata Bali tidak ada lagi, apa yang akan dijual tidak ada maka wisatawan akan beralih ke daerah lain”, imbuh Susruta. (Red/Yut).
