DENPASAR, Matakompas.com – Ketegangan dalam pembahasan polemik proyek PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali memanas di Gedung DPRD Bali. Dalam rapat Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP), sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) justru tidak hadir tanpa penjelasan yang dianggap memadai.
Situasi itu memicu teguran keras dari anggota dewan. Absennya pejabat terkait dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan lemahnya keseriusan pemerintah dalam menuntaskan berbagai persoalan yang kini membelit proyek BTID di kawasan KEK Kura-Kura Bali.
“Ini ada apa? Sudah masuk pembahasan serius, tapi malah tidak hadir,” menjadi nada keras yang mengemuka dalam rapat tersebut.
Pansus TRAP DPRD Bali sendiri tengah mendalami berbagai persoalan yang berkaitan dengan BTID, mulai dari dugaan masalah tukar guling lahan mangrove, legalitas aset, hingga aspek perizinan proyek strategis di kawasan Serangan. Sebelumnya, rapat dengar pendapat bahkan sempat dihentikan karena pihak BTID tidak menghadiri undangan resmi DPRD Bali.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembahasan terkait BTID bukan lagi sekadar isu teknis biasa. DPRD Bali tampak mulai meningkatkan tekanan politik dan pengawasan terhadap seluruh pihak yang dianggap terkait dalam proyek tersebut.
Pansus TRAP menilai kehadiran OPD sangat penting karena sejumlah data, dokumen, dan keputusan administratif berada di tangan instansi pemerintah. Ketidakhadiran pejabat dinilai justru memperlambat proses pengungkapan persoalan yang kini menjadi perhatian publik luas.
Sorotan terhadap BTID sendiri terus berkembang dalam beberapa pekan terakhir. Selain polemik tukar guling lahan mangrove, DPRD Bali juga sebelumnya meminta penghentian sementara sejumlah aktivitas proyek sambil menunggu kejelasan legalitas dan hasil pendalaman pansus.
Publik kini menanti sejauh mana DPRD Bali mampu membongkar persoalan yang selama ini dinilai berjalan tanpa pengawasan maksimal. Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat, absennya pejabat dalam rapat resmi justru memperkuat kesan bahwa ada persoalan besar yang belum sepenuhnya terbuka ke publik.
