Oleh: Alexander Aur, mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Unika Soegijapranata, Semarang; dosen filsafat Universitas Pelita Harapan, Tangerang
NTT, Matakompas.com- Pasangan calon gubernur-wakil gubernur NTT Melki Laka Lena – Johni Asadoma, menawarkan gagasan carbon credit untuk NTT bila mereka terpilih.
Gagasan ini terdengar indah. Tetapi tidak cukup argumentasi rasional dan tidak jelas penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk credit carbon. Selain itu, gagasan itu tidak realistik untuk konteks NTT.
Sekurang-kurangnya ada 2 konteks pemberlakuan credit carbon di sebuah negara atau wilayah tertentu.
Pertama, krisis atmosfer, yakni lapisan ozon berlubang akibat peningkatan emisi gas rumah kaca oleh karena penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Pabrik-pabrik dan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak adalah kontributor terbesar terhadap peningkatan emisi karbon.
Kedua, wilayah hutan hujan tropis yang mampu menyerap emisi karbon yang berada di sebuah negara.
Dua konteks tersebut menjadi acuan untuk pelaksanaan credit carbon. Negara atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi emisi gas rumah kaca tinggi membayar jasa penyerapan emisi itu kepada negara atau pemerintah yang wilayahnya mempunyai hutan hujan tropis yang mampu menyerap emisi gas rumah kaca.
Negara yang mempunyai hutan hujan tropis sangat luas, melalui pemerintah, memberikan credit carbon kepada negara lain arus perusahaan supaya dapat melepaskan emisi karbon melalui aktivitas yang menggunakan bahan bakar minyak. Pelaksanaan credit carbon melalui skema carbon offsetting yakni skema yang dimungkinkan bagi individu atau perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek lingkungan untuk memastikan keseimbangan jejak karbon.
Pertanyaan untuk pasangan Melki Lakalena dan Johni Asadoma adalah apakah NTT mempunyai kawasan hutan hujan tropis dan kawasan hutan mangrove yang mampu menyerap emisi karbon? Berapa luas hutan hujan tropis di NTT? Berapa luas hutan mangrove di NTT?
Tanpa data yang pasti mengenai luas hutan hujan tropis dan luas hutan mangrove di NTT, gagasan Melki dan Jhoni hanya terdengar indah tetapi tidak dapat direalisasikan.
Selain luas hutan, jikapun NTT mempunyai kawasan hutan di daratan dan di pesisir (hutan mangrove), apakah hutan NTT mempunyai daya tahan dan daya dukung lingkungan sehingga mampu dijadikan sebagai modal ekologis untuk credit carbon? Terhadap pertanyaan ini, pasangan Melki dan Johni mesti mempunyai data akurat mengenai analisis data tahan daya dukung lingkungan ekologi NTT, supaya menjadi kepastian bahwa NTT bisa menyelenggarakan credit carbon.
Tanpa data akurat tentang daya tahan dan daya dukung lingkungan ekologi NTT, gagasan pasangan ini hanya ucapan manis untuk mempengaruhi pemilihan tetapi ke depan tidak akan dilakukan karena luas hutan dan daya dukung serta daya tahan lingkungan ekologi tidak memadai.
Pasangan ini juga manakala menyampaikan gagasan mengenai credit carbon, juga tidak berbasis data mengenai seberapa tinggi tingkat pelepasan emosi karbon ke udara oleh penggunaan bahan bakar minyak di seluruh wilayah NTT? Gagasan tanpa data akurat hanya akan menjadi ilusi politik dalam kampanye.
Tidak ada yang salah dengan menawarkan gagasan credit carbon dalam kampanye politik. Tetapi bila gagasan itu tanpa data dan analisis daya tahan dan daya dukung lingkungan ekologi yang akurat, maka kampanye politik bukan sebagai pendidikan politik yang beradab.***
