Ponorogo,matakompas.com,- Dunia Pendidikan di Kabupaten Ponorogo dihebohkan soal uang tarikan oleh pihak sekolah SMP N 6 Ponorogo pada beberapa hari kemarin, dan dinilai cukup memberatkan bagi wali murid.
Dengan adanya uang tarikan yang sempat viral di berbagai media baik media sosial dan media online membuat Muh.Yhanie Aktivis 45 angkat bicara. pada Selasa (18/10/2022).
“Kita mendapatkan banyak laporan dari wali murid dan masyarakat. Dulu, saat tahun ajaran baru juga ada laporan. Sudah di tindak lanjuti. Nah, sekarang soal adanya tarikan kepada Wali Murid,” terangnya.
Dan apresiasi kepada wakil rakyat yang telah bergerak cepat dalam menyikapi masalah ini. “Namun demikian, persoalan ini harus diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas. Jangan hanya berlaku pada SMPN 6 saja. Karena ada laporan juga, hal itu terjadi di sejumlah SMP Negeri lainnya.
Selain itu, Yhanie juga mecontohkan ada SMP Negeri yang juga meminta sumbangan pembangunan senilai 1,5 juta. Dan wali murid juga diminta membayar biaya pendamping diatas 100 ribu perbulan. Semuanya itu, dituangkan dalam surat yang ditandatangani wali murid, bahan menggunakan materai.
“Jangan-jangan atau diduga bahwa uang tarikan tersebut untuk bancakan pihak sekolah dengan pihak instansi terkait saja.Ini juga harus diusut bila ada tendensi yang mengarah kesitu, karena bisa dikatakan itu pungli”imbuhnya.
“Kalau per siswa diatas 100 ribu, dengan jumlah siswa lebih dari 500, kan nilainya bisa 500 juta lebih. Sementara sekolah juga mendapat dana BOS yang nilainya hampir sama. Harusnya, ada tim audit yang memeriksa uang dengan total milyaran itu secara detail. Padahal, dana pembangunan masih ada lagi. Belum lagi mungkin ada pembayaran yang lainnya,” ujarnya.
Pihak Sekolah dalam hal ini harus benar benar transparan atas penggunaan dana yang nilainya bisa milyaran itu. Apalagi ini era keterbukaan. “Harusnya Bupati langsung turun tangan menyelesaikan hal ini, karena merupakan tanggung jawabnya. Termasuk mendukung program sekolah gratis dari pemerintah. Karena berhubungan dengan anggaran pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Nurhadi Hanuri, saat dikonfirmasi pihaknya akan mengumpulkan seluruh kepala SMP Negeri untuk membahas hal ini. “Besok (Rabu, 19/10/2022), Kepala SMP Negeri, akan kita kumpulkan semua untuk menyampaikan seusai dengan hasil hearing dengan Komisi D DPRD,”pungkasnya.(nov)
