DENPASAR, MataKompas.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, Decky Nurmansyah, melakukan audiensi dengan Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni, pada Rabu (26/2) di Markas Kodam IX/Udayana.
Dalam audiensi ini, Wahyu Eka Putra menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khususnya pasca terbentuknya Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang hukum, keimigrasian, dan pemasyarakatan,” ujar Wahyu Eka Putra.
Audiensi ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor guna memastikan implementasi kebijakan yang tepat di wilayah Bali. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing unit menjelaskan tugas pokok dan fungsinya.
“Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan layanan hukum, termasuk pelayanan kekayaan intelektual seperti pendaftaran merek dan hak cipta, pelayanan administrasi hukum umum yang mencakup pengawasan notaris serta pendaftaran badan usaha, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pemberian bantuan hukum” ungkap Wahyu.
Sementara itu, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali bertanggung jawab atas pengawasan dan pelayanan keimigrasian, sedangkan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Bali menjalankan fungsi pemasyarakatan bagi warga binaan dengan pendekatan pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, menegaskan bahwa sinergi antara ketiga unit ini sangat penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih baik.
“Dengan koordinasi yang solid, kita dapat memastikan bahwa layanan hukum, keimigrasian, dan pemasyarakatan berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain memperkuat sinergi, audiensi ini juga menjadi wadah diskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit, termasuk upaya pencegahan potensi permasalahan hukum, serta keamanan di wilayah Bali.
Hadir pada pula pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundangan-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kerobokan dan Kepala Bagian TU dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Bali. (Cen/Red).
