DENPASAR, Matakompas.com – Puluhan mocin pengangkut sampah tampak ‘menyerbu’, dan terparkir rapi di depan Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Senin, 4 Agustus 2025.
Para petugas angkut sampah melakukan aksi protes terhadap kebijakan ditutupnya TPA Suwung untuk pembuangan sampah organik per 1 Agustus 2025.
“Kami bukan demo, tapi minta solusi,” kata seorang petugas angkut sampah yang enggan di sebut namnaya.
Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr Somvir angkat bicara saat di temui di kantor DPRD Bali pada Senin, (4/8/25).
Menurutnya, masalah sampah bukan masalah baru, namun merupakan masalah lama.
“Kemarin Pak Gubernur sudah menyampaikan, masalah sampah dan sarana langsung distensi di pusat,” ucap politisi asal Buleleng.
Dr Somvir menilai, aksi yang dilakukan masyarakat tersebut wajar.
“Aksi-aksi itu wajar di masyarakat, dan pemerintah harus menerima kenyataan. Karena masyarakat merupakan bos-nya pemerintah,” Himbuhnya
Menurutnya, untuk mengatasi persoalan sampah adalah teknologi modern, bekerjasama dengan negara-negara lain.
Dia menuturkan, di luar negeri penduduknya sangat banyak. Sedangkan di Bali hanya 4,3 juta jiwa, tapi tidak bisa mengatasi sampah.
“Di sini juga uangnya banyak masuk. Jadi bagaimana ini diselesaikan, kita serahkan kepada Pak Gubernur Koster di periode kedua ini. Mudah-mudahan sukses mengatasi sampah,” harapan Dr Somvir yang Juga Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali
Pihaknya juga menilai, aksi masyarakat menempatkan mocin pengakut sampah di depan Kantor Gubernur Bali sebagai aksi simbolis.
“Tapi kita harus hormati masyarakat. Mungkin karena kecewa, keberatan dan itu wajar. Secara simbolik itu namanya protes. Ini bukan kekerasan, tapi mungkin minta kepedulian Bapak Gubernur untuk mencari solusi biar ini tuntas,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama mengatakan, yang dilakukan para pengendara mocin pengangkut sampah merupakan aksi penyampaian aspirasi kepada pemerintah untuk segera dicarikan solusi terkait kemana mereka membuang sampah.
Terutama pengelola sampah swadaya. Apalagi, pada penutupan TPA Suwung per 1 Agustus 2025 mereka sudah menyampaikan protes kepada Pemerintah.
Politisi PDIP ini berharap antara pengelola sampah swadaya dengan pemerintah segera temui titik terang, sehingga masalah sampah di Bali menemui titik terang. (Red/01)
