Matakompas.com | Saat ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM mendorong pemanfaatan energi bersih yang lebih ramah lingkungan, yang salah satunya gas bumi. Sedangkan, porsi pemanfaatan gas bumi tahun 2020 tercatat sekitar 19,5%, yang ditargetkan meningkat menjadi 22% pada tahun 2025. Dengan demikian, dibutuhkan pengembangan infrastruktur gas.
Sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan, dalam hal arah kebijakan energi dan ketenagalistrikan.
Saat dikonfirmasi awak media, Selasa (28/6/2022), Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Shri I Gusti Ngurah Wira Wedawitry, WS.S.Sos.,S.H.,M.H., atau akrab disapa Gung Wira mendukung
penggunaan energi bersih (gas/LNG) bagi kelistrikan Bali.
Menurut Gung Wira, LNG atau Liquefield Natural Gas merupakan salah satu solusi untuk tenaga listrik, selain pasokan dari Jawa untuk Bali. Mengingat, Bali sebagai icon pariwisata, yang tentunya harus memiliki infrastruktur yang baik, termasuk listrik.
Terkait manfaatnya bagi Bali, Gung Wira menilai Bali wajib untuk memikirkan tenaga listrik agar tidak terus bergantung pada pasokan dari Jawa.
“Seperti tempo lalu perbaikan kabel di Selat Bali saja, buat Bali sempat Black Out,” tegas Gung Wira yang juga sebagai Ketua Yayasan Mahendradatta.
Oleh karenanya, lanjut Gung Wira, kemandirian energi listrik Bali sudah harus dikerjakan, jangan hanya menjadi jargon saat pilkada dan pilpres saja. Namun, sekarang, pemerintahan Jokowi sudah memberi ruang untuk kemandirian energi listrik.
“Jadi, wajib kita respon positif dan seirama juga dengan progam Pemprov. Bali,” ungkapnya.
Untuk itu, Gung Wira menyebut sudah saatnya Bali memberikan perhatian lebih serius pada penggunaan energi bersih untuk kelistrikan Bali, agar tidak tertinggal dengan kota-kota maju di negara lain.
“Yang utama untuk diperhatikan adalah alam. Jangan sampai mengorbankan alam dalam pembangunan. Libatkan juga ahli lingkungan dari Universitas di Bali, Nasional sampai Internasional, agar mendapat kajian yang luas. Lihat juga aspek nilai-nilai budaya, karena Bali terkenal dengan budaya yang unik dan sisi ekonomi memperhatikan masyarakat Bali untuk menjadi pelaku dalam proyek tersebut dan berdampak positif untuk Bali,” bebernya.
Tercatat sampai dengan akhir Maret 2022, konsumsi listrik di sektor bisnis mencapai 491 GWh dengan kontribusi 39,71 persen dari total konsumsi listrik di Bali. Disebutkan, kontribusi terbesar berasal dari pelanggan besar sektor pariwisata. Hal ini tampak pada periode yang sama tahun lalu, Maret 2021 saja, permintaan layanan kelistrikannya tumbuh hingga 27,15 persen.
Dari laman Kementerian ESDM diketahui, bahwa saat ini Bali memiliki kapasitas pembangkit listrik lebih dari 1200 MW, dengan kebutuhan maksimal berkisar 980 MW, dan sebesar 350 MW bersumber dari pembangkit Paiton di Jawa Timur yang masih menggunakan batubara.
Menurut data PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM), dikutip dari laman Bisnis.com, kebutuhan listrik Pulau Bali secara total mencapai 800 MW dengan beban puncak mencapai 900 MW. Namun, karena faktor pandemi, konsumsi listrik di Bali sempat turun menjadi 600 MW dan di masa pemulihan ekonomi saat ini sudah mulai kembali meningkat menjadi 670 MW.
Angka ini, diproyeksikan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Bali, sebagaimana tercantum dalam RUPTL Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2021-2030, beban listrik Bali akan mencapai 1.185 Megawatt sampai dengan 2023.
Dengan kebutuhan yang sedemikian tinggi tersebut dan dengan kenyataan bahwa pasokan listrik Bali masih mengandalkan pembangkit berbahan bakar fosil, maka dapat diperkirakan betapa tingginya konsumsi bahan bakar tak ramah lingkungan.
Pada titik inilah, diperlukan komitmen yang tinggi pada penggunaan green energy dalam sistem ketenagalistrikan di Bali.
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang merupakan energi bersih, adalah bagian dari kebijakan energi nasional dalam rangka mencapai target 23% bauran energi di tahun 2025 dan menjaga keberlangsungan aspek lingkungan. Komitmen ini tampaknya sudah digaungkan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster.
“Kami saat ini sedang menata pembangunan Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, dimana pembangunannya harus ramah lingkungan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal,” kata Gubernur Koster, saat ditemui pada Peresmian Peresmian PLTS Atap 226 kWp Bali Power Generation Unit (PGU) di Denpasar (24/2/2022).
Koster menargetkan Bali mandiri energi di tahun 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu terus mendorong pemanfaatan energi bersih yang lebih ramah lingkungan, salah satunya gas bumi. Tentu saja, dibutuhkan pengembangan infrastruktur gas untuk mempercepat pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.
Kondisi saat ini berdasarkan catatan Kementrian ESDM, porsi pemanfaatan gas bumi tahun 2020 baru sekitar 19,5%, ditargetkan meningkat menjadi 22% pada tahun 2025.
Kajian-kajian keilmuan menyebutkan bahwa penggunaan LNG (gas alam cair) untuk energi listrik juga memiliki nilai lingkungan dan ekonomis yang tinggi.
Dibandingkan dengan bensin dan solar, LNG lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi emisi sekitar 85%, dan dibandingkan CNG, LNG memiliki nilai densitas energi 3 kali lebih besar pada volume yang sama di samping menghasilkan harga ekonomi kelistrikan yang sangat efisien.
Sebagai tuan rumah pertemuan negara-negara G20, Bali tentu saja kini dalam sorotan dunia. Akan menjadi kontradiktif apabila pada lokasi tempat pertemuan saja Indonesia tidak mampu menunjukkan komitmen dan arah kebijakan energi bersih.
Melihat dinamika sosial saat ini, segenap stakeholder diantaranya Pemerintah Pusat, Pemprov dan DPRD Kota dan Provinsi, PLN, Perusda Bali, masyarakat, akademisi dan unsur masyarakat sipil lainnya perlu duduk bersama dengan kepala dingin, agar arah kebijakan implementasi energi bersih pada kelistrikan Bali benar-benar terwujud, dengan tetap memperhatikan harmonisasi aspek-aspek kearifan lokal. (Ags/red).
