DENPASAR , Matakompas.com – Sejumlah peternak dan pengusaha pengiriman sapi Bali ke luar pulau saat ini dibuat resah dengan lambatnya pelayanan uji laboratorium dari Balai Besar Veteliner (BBVet) Denpasar.
Padahal hasil uji laboratorium dari BBVet tersebut merupakan syarat mutlak agar sapi-sapi bisa dikirim ke luar pulau. Mengingat Bali, NTB dan NTT merupakam zona merah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Dengan lambatnya dikeluarkan hasil uji laboratorium bebas PMK dengan PCR, sejumlah peternak/pengusaha tidak bisa mengirim sapi-sapi ke luar pulau. Terlebih kebutuhan akan daging di Jawa dan Sumatra menjelang Idul Adha sangat tinggi.
“Ini yang buat kami kecewa dan resah. Idul Adha tinggal sebulan lagi. Sementara hasil labolatorium bebas PMK dengan PCR dari BBVet keluarnya lambat sekali,” ujar Ketua Asosiasi Pengiriman Sapi Bali (APSB) Komang Mahendra Wistawan, Rabu (7/5/2025).
Menurutnya, Bali, NTB dan NTT merupakan zona merah PMK sejak lama dan pemerintah mewajibkan uji laboratorium bebas PMK denga PCR. Uji laboratorium tersebut hanya dilakukan oleh BBVet Denpasar, melayani tiga provinsi tersebut.
Disatu sisi menurut Komang Mahendra, BBVet satu-satunya lembaga yang ditunjuk melakukan uji laboratorium bagi sapi-sapi yang keluar daerah tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Bahkan pelayanan yang diberikan cendrung sangat lambat.
“Ini masalahnya waktu tinggal sebulan lagi. Tapi pelayanan uji labolatorium sangat lambat karena harus melayani Bali, NTB dan NTT,” imbuhnya.
Kondisi ini menurut Komang Mahendra, tentu saja membuat resah para peternak dan pengusaha pengiriman sapi. Kuatirnya sapi-sapi menumpuk dan tidak terkirim sampai selesai Idul Adha lantaran hasil laboratorium belum keluar.
Pemerintah dalam hal Kementerian Pertanian RI bisa mendelegasikan laboratorium-laboratorium lain, misalnya Universitas Udayana untuk melakukan uji laboratorium bebas PMK bagi sapi-sapi yang akan dikirim antar pulau.
Dengan demikian pelayanan terhadap syarat mutlak pengiriman sapi antar pulau dari zona merah PMK bisa lebih maksimal dan lebih cepat. Sehingga tidak ada penumpukan sapi di Bali lantaran tidak bisa dikirim.
“Ini pemerintah harus diperhatikan. Dalam rapat Dewan Provinsi saya sebagai ketua asosiasi pengiriman sapi Bali sempat mengusulkan penambahan laboratorium uji bebas PMK. Tapi usulan itu tidak digubris. Jadinya seperti ini, sapi menumpuk tidak bisa dikirim,” tegasnya.
Karena itu Komang Mahendra meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian RI untuk segera menunjuk atau mendelegasikan laboratorium-laboratorium lain, termasuk Universitas Udayana untuk melakukan uji bebas PMK, sehingga pelayanan hasil uji lab bisa lebih cepat.
“Dulu saat wabah PMK kan ada Satgas PMK di Universitas Udayana. Lalu kenapa tidak ditunjuk untuk melakukan uji lab bebas PMK, sehingga hasilnya bisa lebih cepat,” pungkasnya.(red)
