KAPL Hadiahi Sepatu Bot dan Helm untuk RDPS Sebagai Simbol Dukungan terhadap Penertiban Bangunan Ilegal
MATAKOMPAS.com, PALEMBANG — Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Aksi Penyelamat Lingkungan (KAPL) menggelar aksi damai di halaman Kantor Wali Kota Palembang, Jumat (11/04/2025).
Mereka datang tidak sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga membawa dua simbol unik: sepasang sepatu bot dan helm pelindung.
Kedua benda itu secara simbolis diserahkan kepada Pemerintah Kota Palembang sebagai bentuk dukungan atas langkah tegas menertibkan bangunan liar dan pelanggaran tata ruang di kota Palembang
Koordinator aksi, Rizky Pratama Saputra, ST, menyatakan bahwa penyerahan sepatu bot dan helm adalah lambang dari kerja keras, keberanian, dan kesiapsiagaan yang kini ditunjukkan Wakil Wali Kota Palembang dalam menghadapi persoalan pembangunan ilegal.
“Sepatu bot dan helm adalah simbol bahwa kami ingin pemerintah tidak ragu ‘turun ke lapangan’ menghadapi pelanggaran. Aksi turun langsung ke lokasi pelanggaran di Jalan Angkatan 45 kemarin adalah contoh nyata keberanian itu,” ujar Rizky.
Ia menilai langkah Pemkot tersebut membuktikan komitmen dalam menjaga ketertiban kota serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Rizky mendesak agar sikap tegas ini diterapkan secara konsisten dan menyeluruh di seluruh wilayah Palembang, tanpa pandang bulu.
“Penegakan aturan tak boleh tebang pilih. Semua pelanggaran harus diproses secara adil dan transparan,” tegasnya.
Arlan, menambahkan bahwa momentum ini harus dijadikan pintu masuk untuk melakukan reformasi sistem perizinan di Palembang.
Menurutnya, persoalan tata ruang tak bisa dilepaskan dari praktik mafia perizinan yang masih menghantui proses pembangunan di kota ini.
“Sudah saatnya tata kelola perizinan dibersihkan dari praktik manipulatif dan kepentingan sempit. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, khususnya yang menangani perizinan, sangat diperlukan,” ujar Arlan.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan hanya akan memperbesar risiko bencana ekologis seperti banjir dan rusaknya kawasan konservasi.
“Palembang adalah kota sungai. Kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga ekosistem yang ada. Setiap pembangunan harus berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan,” tegasnya.
Meskipun aksi tersebut tidak direspons langsung oleh pejabat utama Pemkot, massa KAPL tetap menyerahkan simbol dukungan itu melalui Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Robertus Edison Hendri, S.STP., M.H.
“Aspirasi ini akan saya teruskan kepada pimpinan,” ujarnya singkat saat menerima helm dan sepatu bot dari perwakilan massa.
Sementara itu, Diaz, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam proses pengawasan pembangunan kota.
Ia berharap aksi di Jalan Angkatan 45 menjadi momentum reformasi menyeluruh tata ruang dan perizinan di Palembang.
“Palembang harus dibangun dengan semangat keterbukaan, kepedulian terhadap lingkungan, dan keberanian menindak pelanggaran, siapa pun pelakunya,” tegasnya.
KAPL juga menyerukan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Ratu Dewa dan Prima Salam, agar mengevaluasi internal Pemkot, mulai dari level staf hingga pimpinan OPD, demi mewujudkan tata kelola yang bersih, tegas, dan berpihak pada rakyat. ***
