DENPASAR, MataKompa.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, bersama Tim Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenkum Bali mengikuti Kick Off Meeting Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (Monev RKT RB) Triwulan I Tahun 2025 secara daring pada Selasa (11/03/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkum Bali ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham dan diikuti oleh seluruh jajaran Unit Pusat, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis.
Inspektur Jenderal Kemenkumham, Reinhard Silitonga, menegaskan pentingnya peran Kementerian Hukum dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin ketujuh yang menitikberatkan penguatan reformasi hukum, politik, dan birokrasi.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus semakin responsif dengan memanfaatkan inovasi digital guna mempercepat proses layanan tanpa kendala birokrasi yang berbelit.
“Saya menekankan kepada seluruh pimpinan di unit pusat, wilayah, maupun pelaksana teknis untuk terus memberikan layanan terbaik. Birokrasi harus responsif, tidak memperlambat, dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat agar nilai Reformasi Birokrasi semakin meningkat,” ujar Reinhard Silitonga.
Lebih lanjut, Reinhard menekankan tiga poin utama yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum yaitu pertama, Laporan triwulanan yang tepat waktu sesuai dengan timeline, Kedua Komitmen pimpinan dalam mengawal dan memastikan implementasi kebijakan reformasi birokrasi dapat berjalan secara berkelanjutan, dan yang ketiga Pengawasan berjenjang sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap tingkatan.
Dengan berpegang pada tiga hal tersebut, Reinhard berharap indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum pada tahun 2025 dapat mengalami peningkatan yang lebih baik.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, menegaskan kesiapan pihaknya dalam meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi melalui berbagai layanan yang ada di wilayah Bali.
“Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk terus berinovasi dan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan demi meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan,” tuturnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya dalam mendorong perubahan birokrasi yang lebih efektif dan efisien, sejalan dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik. (Cen/Red).
