HukumNasional

JAKSA AGUNG HARUS MENANGGAPI DUGAAN PERAMPOKAN UANG NEGARA DALAM PROYEK KARTU PRA KERJA

Jakarta, Matakompas.com

Jum’at (30/10/2020). Beberapa pihak mengkritisi adanya proyek Pra Kerja yang diperkirakan menyedot uang Anggaran Negara dengan nilai Fantastis 5,6 Triliun. Kejanggalan muncul tatkala ketika pihak pelaksana kegiatan melalui penunjukan langsung yaitu Sekolahmu PT.Sekolah Integrasi DIgital merupakan PT dengan Aset Minim dan bangunan kantor dalam posisi hanya menyewa serta kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja yang merupakan tupoksinya dalam kegiatannya bahkan akan lebih rendah nilai anggaran yang digunakanya.

Kegiatan ini sepi dari pengawasan masyarakat dan aktivis Penggiat anti korupsi dikarenakan konon ada kaitan Perusahaan tersebut dengan Najwa shihab.

Paparan tersebut adalah sekelumit pemikiran Prof.OC Kaligis, untuk isi secara lengkapnya tertera dalam surat Terbukanya yang diterima redaksi pada Rabu (28/10) sebagai berikut :

Sukamiskin Rabu 28-10-2020

Hal. Perampokan uang Negara sebesar 5,6 triliun rupiah untuk proyek Kartu Pra Kerja

Kepada Yang Terhormat Bapak Sanitary Burhanuddin Jaksa Agung Republik indonesia.

Dengan Hormat

Perkenankanlah saya, Prof Otto Cornelis Kaligis, warga binaan Lapas Sukamiskin Bandung
menyampaikan Laporan Pidana untuk ditindak lanjuti oleh Bapak Jaksa Agung untuk Hal
Berikut ini :

1. Dasar Laporan. Pasal 108 KUHAP mewajibkan peran Masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang telah terbuka untuk umum melalui Medsos.

2. Pernyataan saudara Muh.Jumhur Hidayat Di Medsos, memberi klarifikasi bahwa pengunaan uang Negara sebesar 5,6 triliun rupiah untuk proyek Kartu Prakerja adalah perampokan uang Negara yang merugikan Negara, Khususnya bagi Tenaga Kerja yang Di PHK kan akibat banyak perusahaan yang bangkrut, karena lock down selama Wabah pandemic Covid 19. Sebenarnya management Kartu Tenaga Kerja telah dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dibawah Kementerian Tenaga Kerja. Bukan oleh delapan provider abal abal, sebagai pemain tengah yang bisa meraup keuntungan 4000 persen. Padahal kalau itu diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan biaya jauh lebih murah dapat membantu 2 Juta Tenaga Kerja yang menghadapi musibah di PHK-kan

3. Selanjutnya menurut Jumhur Hidayat, data data Tenaga Kerja secara Administrasi selama ini ada dikantor dinas Tenaga Kerja.. Proyek Kartu Pra Kerja bukan wewenang pKementerian Perekonomian.

4. Penunjukan langsung tanpa lelang para mitra Kartu Prakerja, salah satunya termasuk SEKOLAHMU, PT. Sekolah Integrasi Digital, yang menurut Andre Rosiadi anggota Komisi VI DPR ada hubungannya dengan Najwa Shihab. Apalagi mungkin modal. Dasar perseroan hanya 50 juta rupiah, dan PT. tersebut tidak punya aset. Kantor hanya di sewa. Tiba tiba dapat proyek yang bernilai milyaran rupiah. Saya telah pernah meminta ke Dirjen AHU, Departemen Hukum Dan Ham, data perseroan. Saya melakukan Hal tersebut dalam rangka transparansi. Sampai hari ini Dirjen AHU yang berwewenang memberikan data Pendirian PT., sama sekali tidak memberi jawaban. Beda dengan Negara Singapura. Disana ketika saya memerlukan data perseroan, saya segera mendapatkanya dalam hitungan detik. Masyarakat melalui transparansi, tidak mudah tertipu, sebagaimana sekarang yang terjadi dalam kasus JiwasRaya.

5. Ketika Negara untuk Proyek Kartu Kerja mengeluarkan uang Negara triliunan rupiah, Dan proyek Kartu Pra Kerja diberikan melalui penunjukan langsung kepada PT.PT. Yangtidak jelas, dan Konon melibatkan salah seorang keluarga Najwa Shihab, Medsos bungkem. Tidak ada yang mengkritisi, kecuali Saudara Jumhur Hidayat dan satu dua
orang yang Peduli dan tahu seluk beluk cara pengelolahan Kertu Kerja Beda dengan omnibus law yang diwarnai demo setiap hari. Bahkan yel yel para pendemo ada sekelompok pendemo yang menghendaki Penggantian Presiden atau Revolusi.

6. Seandainya Pernyataan terbuka baik oleh saudara Jumhur Hidayat maupun oleh saudara Andre Rosiadi tidak ditanggapi , maka telah terjadi pembiaran perampokan uang Negara. Justru terjadi disaat Negara perlu berhemat, dan hanya mengeluarkan uang Negara secara tepat sasaran bagi rakyatnya yang membutuhkan. Bagi merera
yang disaat ini karena Di PHK, menderita bersama isteri dan anak anaknya. Mereka yang sangat bergantung dari hasil keringat mereka. Bukan diberikan kepada Mitra kerja yang memakai istilah Jumhur Hidayat, adalah pemain tengah abal abal yang tak punya kompetensi memanage. Apalagi sesuai sumber, PT. Sekolah Integrasi
DIgital baru didirikan tahun 2019 dengan modal Dasar Dan modal disetor yang tidak jelas.

7. Semoga KPK juga turut dilibatkan dalam melakukan Penyelidikan dan Upaya Pencegahan, agar sebelum dana 5,6 triliunan rupiah tersebut terpakai habis, uang Negara masih bisa diselamatkan. Jangan KPK dibawah Saut Situmorang Dan kawan-kawan yang cuma menjerat 40 anggota DPRD Malang dengan bukti suap sekitar 5 Juta rupiah.

8. Atas tindak lanjut Bapak Jaksa Agung, saya mengucapkan banyak terim kasih.

Hormat saya.

Prof. Otto Cornelis Kaligis

Cc. Yth. Bapak Firli Bahuri dan para wakil nya Ketua Dan wakil Ketua Komisioner KPK

Cc. Komisi 3, DPRRI.

Editor : YL

  Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button