JAKARTA, Matakompas.com – Kebijakan APBN 2021 akan difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
Belanja negara pada tahun ini masih akan tetap melanjutkan program penanganan Covid-19, vaksinasi dan penguatan perlindungan sosial.
Sementara itu, dari sisi pendapatan negara, akan difokuskan pada konsolidasi fiskal meliputi pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur serta dengan kebijakan pembiayaan anggaran untuk meningkatkan akses permodalan UMKM.
Pemerintah berharap pemberian bantuan modal kerja (BMK) dapat membuat UMKM tetap bertahan meskipun mengalami penurunan omzet.
Oleh karena itu Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan rutin memberikan bantuan modal kerja.
“Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini saya memberikan bantuan modal kerja. Isinya Rp2,4 juta.
ini agar ibu dan bapak sekalian pakai untuk tambahan modal usaha dan menambah dagangan sehingga bisa membesarkan usaha,” ujar Presiden pada tanggal 8 Januari 2021, saat memberikan BMK kepada 50 pelaku UMKM di sejumlah wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.
Pemerintah telah mencanangkan APBN 2021 dengan jumlah mencapai 2.750 triliun rupiah. Dana tersebut akan dialokasikan untuk mewujudkan rencana kegiatan pemerintah dalam berbagai sektor.
Arah kebijakan sektor kesehatan pada tahun 2021 akan dititikberatkan pada 3 masalah utama. Yakni: percepatan pemulihan kesehatan karena pandemi covid-19 dengan pengadaan vaksin, vaksinasi, penelitian dan pengembangan dan PCR.
Fokus kedua adalah dengan memperkuat program “generasi unggul” yakni dengan meningkatan nutrisi ibu menyusui dan percepatan penurunan stunting.
Terakhir adalah melakukan reformasi JKN yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan JKN serta melakukan koordinasi dan perbaikan data JKN.
Dalam bidang pendidikan, kebijakan pada tahun2021 diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan dengan peningkatan skor PISA dengan penguatan penyelenggaraan PAUD dan peningkatan kompetensi guru.
Dalam bidang sosial, kebijakan akan difokuskan pada 3 hal. Yakni: melanjutkan program perlindungan sosial untuk akselerasi pemulihan, selanjutnya mendorong program perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi penuaan penduduk, terakhir adalah penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial.
Dengan prinsip pemerataan ekonomi dan pembangunan, dalam bidang infrastruktur pemerintah telah mengalokasikan khusus anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah untuk pembangunan jalan Trans Papua Merauke-Sorong dan 18 pulau tertinggal, terluar dan terdepan.
Kebijakan ini juga dilaksanakan berdasarkan prinsip penyediaan infrastruktur dasar yang saling terkoneksi dan dengan melanjutkan program prioritas yang tertunda.
Ketahanan pangan menjadi salah satu kebijakan prioritas pada tahun 2021. Anggaran ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan.
Peningkatan produktivitas pangan akan direalisasikan dengan cara membangun sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi, penguatan korporasi petani dan nelayan serta dengan pemberdayaan petani melalui program transmigrasi.
Dalam bidang pariwisata, pemerintah telah menetapkan lima destinasi super prioritas pariwisata yang akan dipulihkan yang meliputi: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang.
Untuk menarik wisatawan, pemerintah menggunakan pendekatan storynomics tourism yakni model pengembangan pariwisata yang mengedepankan narasi, konten kreatif dan living culture serta kekuatan budaya.
Terakhir, di bidang TIK pemerintah akan fokus pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi pada beberapa sektor untuk meningkatkan kualitas dan layanan kepada masyarakat.
Strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet di desa.
Semoga realisasi APBN 2021 dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia, serta dapat mewujudkan kesetaraan dan pemerataan pembangunan. (Red/Mk)
