Daerah

DPW Forum Bela Negara Republik Indonesia Bali Periode 2025 – 2030 Resmi Dinahkodai Ida Bagus Putu Parta

DENPASAR, Matakompas.com – Forum Bela Negara Republik Indonesia (FBN RI) resmi menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Bali periode 2025–2030. Ida Bagus Putu Parta, dipercaya sebagai Ketua DPW FBN RI Bali untuk masa bakti lima tahun ke depan.

Dalam acara yang digelar di Zizz Convention Hotel, Tegal Jaya, Dalung, Kuta Utara, Badung, Minggu (12/10) sore, hadir Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Brigjen TNI G Eko Sunarto, Gubernur Bali Wayan Koster yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Provinsi Bali, Gede Suralaga, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP FBN RI, A Taufik Gumay, jajaran DPD FBN kabupaten/kota se-Bali, perwakilan Polda Bali, Kodam IX/Udayana, serta para undangan lainnya.

Keputusan ini merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) FBN RI yang diselenggarakan di Denpasar pada 11–13 Oktober 2024, serta Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) DPW Bali. Pelantikan dan pengesahan susunan kepengurusan dilakukan oleh Ketua Umum DPP FBN RI Prof Dr Ir Zainal Abidin Sahabuddin, dan Sekretaris Jenderal A Taufik Gumay di Jakarta.

Dalam struktur kepengurusan DPW FBN RI Bali, posisi Wakil Ketua I diisi oleh Dr Dra Ni Made Cantiari, Wakil Ketua II oleh Kolonel (Purn) Drs I Nyoman Nandera, Wakil Ketua III oleh Anak Agung Nanik Suryani, dan Wakil Ketua IV oleh Letkol (Purn) I Made Rastina. Sementara itu, jabatan Sekretaris diemban Ni Wayan Suwardi dengan tiga wakil, yakni Dr AA Putu Sugiantiningsih, I Wayan Wiratmaja, dan Ketut Cantyana. Posisi Bendahara dipercayakan kepada Ida Bagus Sutejayasa dengan wakil Ketut Aryana, Dra Luh Terry Yuliandriana Seputra, dan dr I Putu Surya Sujana.

Dewan Penasehat FBN RI Bali diisi oleh unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat, di antaranya Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Danlanud Ngurah Rai, Danlantamal Bali, serta akademisi dan tokoh masyarakat seperti Prof Dr dr Suryani, Brigjen Pol (Purn) Drs I Dewa Made Suharya, dan Dr M Taufik Hidayat.

Ketua DPW FBN RI Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Parta, menyerukan semangat persatuan dan tanggung jawab kebangsaan kepada seluruh pengurus serta kader organisasi. Dalam sambutannya usai pelantikan, ia menegaskan keberadaan FBN RI merupakan bentuk ikhtiar kolektif masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional sesuai amanat konstitusi.

“Forum Bela Negara lahir karena ikhtiar kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Putu Parta.

 

Ia menjelaskan, dasar konstitusional pembentukan FBN RI mengacu pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan serta pertahanan negara. Karena itu, kehadiran organisasi ini diharapkan mampu menjadi wadah aktualisasi nilai-nilai nasionalisme dan penguatan karakter bela negara di tengah tantangan zaman.

Putu Parta juga menyebut ada sebelas departemen yang menjadi struktur fungsional dalam kepengurusan DPW FBN RI Bali. Departemen-departemen tersebut akan menjalankan program kerja yang bersifat strategis dan sinergis dengan lembaga pemerintah daerah, termasuk dengan Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Kesbangpol, serta berbagai instansi terkait lainnya.

Pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat ketahanan daerah, baik dalam aspek ideologi, sosial, maupun keamanan.

Sementara itu, Kaban Kesabngpol Bali, Gede Suralaga menegaskan semangat bela negara tidak sekadar dimaknai sebagai kesiapan mengangkat senjata, melainkan kesediaan untuk menjaga tanah kelahiran, melestarikan budaya, serta menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “Di Bali, bela negara berarti ‘Nindihin Gumi Bali’ menjaga tanah, air, dan budaya agar tetap harmonis dan lestari,” ujarnya.

Suralaga mengatakan, Forum Bela Negara memiliki peran penting dalam memperkuat karakter kebangsaan di tengah perubahan sosial yang cepat dan derasnya pengaruh budaya global. Ia menilai, di era digital seperti sekarang, ancaman terhadap semangat nasionalisme tak lagi datang dari luar negeri, tetapi bisa muncul melalui ideologi yang menyimpang, disinformasi, dan menurunnya kepedulian terhadap nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal jati dirinya, mencintai tanah airnya, dan setia menjaga keutuhannya. Bela negara bukan hanya kewajiban konstitusional, tapi kesadaran moral untuk berbuat terbaik bagi bangsa,” tegasnya.

Dalam konteks Bali, kata Suralaga, nilai-nilai lokal seperti Tat Twam Asi (aku adalah engkau) dan Tri Hita Karana (tiga harmoni kehidupan) menjadi fondasi moral bela negara. Kedua filosofi itu, menurutnya, merepresentasikan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. “Bela negara di Bali adalah menjaga keseimbangan itu antara manusia, alam, dan spiritualitas,” katanya.

Kepada pengurus FBN RI Bali yang baru dilantik, Pemprov Bali berpesan agar gerakan bela negara di Bali tidak berhenti pada slogan, tetapi hadir dalam tindakan nyata di masyarakat. Ia mendorong agar FBN RI dapat menjadi jembatan antara nilai lokal dan nasional, dengan kegiatan seperti pembinaan generasi muda, pelatihan bela negara berbasis budaya, serta kampanye cinta tanah air yang menggugah kesadaran publik.

Ditjen Pothan Kemhan, Brigjen TNI G Eko Sunarto menjelaskan, organisasi bela negara memiliki peran penting dalam menanamkan nilai cinta tanah air dan kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab menjaga keutuhan bangsa. “Bela negara adalah panggilan hati kita semua. Bangsa ini berdiri karena perjuangan bersama, dan akan tetap tegak jika rakyatnya mau bekerja keras, berkembang, serta mencintai tanah airnya,” ujarnya.

Brigjen Eko mengingatkan, ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini tidak hanya berbentuk militer, tetapi juga non-militer yang justru lebih kompleks dan berbahaya. Ia mencontohkan ancaman disintegrasi bangsa seperti, degradasi moral, radikalisme, narkoba, korupsi, serta kerusakan lingkungan yang secara perlahan dapat melemahkan jati diri bangsa.

“Kita sedang berhadapan dengan ancaman non-militer yang serius. Karena itu, ormas bela negara harus menjadi pelopor gerakan kebangsaan, menggerakkan komunitas, dan membantu pemerintah daerah, TNI, serta Polri dalam menjaga keutuhan bangsa,” tegasnya.

Ia juga menekankan organisasi bela negara tidak boleh hanya berhenti pada slogan dan kegiatan seremonial, tetapi harus bergerak nyata melalui kerja sosial, edukasi kebangsaan, dan pembinaan moral masyarakat. Di sisi lain, Sekjen DPP FBN RI, A Taufik Gumay, mengajak seluruh anggota FBN RI di Bali agar menjadikan momentum pelantikan sebagai titik awal gerakan nyata untuk memperkokoh wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, serta moral bela negara.

Taufik menambahkan, tantangan ke depan yang dihadapi bangsa Indonesia bukan hanya ancaman militer, tetapi juga ancaman non-militer yang bersifat asimetris, seperti penyusupan ideologi melalui jalur sosial, ekonomi, dan budaya. Menurutnya, hal-hal tersebut kini nyata dirasakan di tengah masyarakat.

“Ancaman yang paling berbahaya bukan lagi militer, tapi penyusupan dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Itu bentuk ancaman asimetris yang kini sudah terjadi di lapangan,” tegasnya.

Sebagai bentuk respon terhadap situasi tersebut, FBN RI berkomitmen untuk menghidupkan kembali pendidikan moral Pancasila dan wawasan kebangsaan, terutama di lingkungan pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Taufik menyebut, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah universitas negeri yang menyambut baik kerja sama ini.

“Forum Bela Negara akan hadir di sekolah-sekolah dan kampus-kampus, baik negeri maupun swasta, untuk menghidupkan kembali penataran P4 dan pendidikan kebangsaan seperti di masa lalu. Beberapa universitas sudah merespons positif dan siap bekerja sama,” pungkasnya. (Red)

  Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button