MEDAN – MATAKOMPAS.COM – Setelah mendapat rekomendasi pencopotan jabatan dari DPRD Sumatera Utara (Sumut) melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 1 Desember yang lalu, akhirnya Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS-II) Maman Noprayamin ST MT berinisiatif hadir dalam Rapat RDP di Komisi D DPRD Sumut, Selasa (7/12/2021).
Sebelumnya memang sempat ramai di media terkait rekomendasi Komisi D DPRD Sumut yang meminta supaya Kepala BWSS-II dicopot dari jabatannya karena sudah 3 kali diundang RDP selalu tidak hadir dan hanya diwakilkan, kemudian juga sulit diajak komunikasi dan koordinasi.
“Awalnya kami sudah tidak mau mengundang dan tidak berharap lagi kehadiran Kepala BWSS-II dalam Rapat Komisi D, tapi atas inisiatif dan keinginan dari BWSS-II yang menyatakan kesiapannya untuk hadir ke komosi D, kami siap menerima kehadiran mereka”, ungkap Delpin.
Lanjut Delpin, sebagai wakil rakyat kami harus tau bagaimana penanganan banjir di Sumut, utamanya banjir di Serdang Bedagai (Sergai) dan Tebing Tinggi yang sudah merendam rumah-rumah warga selama sebulan lebih. Sehingga RDP ini sangat penting bagi kami untuk menjelaskan kepada rakyat. Karena kewenangan persoalan sungai-sungai besar di Sumut yang mengakibatkan banjir itu dibawah BWSS-II. Seperti Sungai Padang yang membelah kota Tebing dan Sungai Belutu yang membelah Kec Sei Rampah.
“Setiap kami turun ke dapil, masyarakat selalu bertanya bagaimana penanganan banjir ini. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menangani banjir ini, dan bagaimana upaya wakil rakyat. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Kepala BWSS-II apa yang akan dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang”, ungkap Politisi asal PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, Kepala BWSS-II Maman Noprayamin ST MT menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadirannya dalam RDP sebelumnya. Menurut Maman, ini bukan karena disengaja, tapi karena ada tugas lain terkait banjir yang harus ditangani.
Melalui RDP tersebut Maman sudah menyampaikan rencana program BWSS-II dalam penanganan banjir di Sumut, terutama rencana normalisasi di Sungai Padang dan Sungai Belutu. Dibutuhkan sekitar 700 milyar untuk penanganan konstruksi guna mencegah banjir di kedua sungai tersebut.
“Kami butuh kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder utamanya DPRD Sumut untuk mendorong dan mendukung agar anggaran yang kami usulkan ke Pak Menteri dan ke DPR RI ini dapat disetujui”, ungkap Maman saat RDP.
Menyahuti rencana program dan permohonan BWSS-II, Komisi D DPRD Sumut akan mendukung upaya BWSS-II dalam penanganan banjir ini.
“Untuk kepentingan rakyat, kami siap. Kami akan dorong dan dukung ke Pak Mentri supaya anggaran penanganan banjir ini diprioritaskan”, tegas Ketua Komisi D.
Diakhir RDP, BWSS-II berjanji akan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi agar berbagai rencana program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.
(MM-01)
