WWW.MATAKOMPAS.COM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.
Pemerintah juga akan meneruskan program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi serta membangun pondasi perekonomian ke depan melalui APBN 2021.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) Tahun 2020 dengan tema Peran APBN untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan di Tengah Gejolak Ekonomi Global melalui video conference pada Rabu (04/11/2020).
“Tahun 2021 kita akan tetap melaksanakan pemulihan ekonomi karena ternyata sampai akhir tahun walaupun ada upaya penemuan vaksin. Itu tidak akan terjadi secara serentak dan cepat pada awal tahun 2021,” ucap Menkeu.
Oleh karena itu, lanjutnya, APBN 2021 masih memiliki tema menjaga di bidang kesehatan, kenaikan di anggaran kesehatan masih cukup besar di atas 5%, bahkan di atas 6% dalam rangka antisipasi untuk vaksinasi.
“Namun, kita juga sudah mulai membangun pondasi-pondasi ekonomi Indonesia ke depan. ICT kita bangun, perlindungan sosial masih diberikan meskipun mungkin tidak sebesar tahun 2020 tapi cukup sangat luas, anggaran kesehatan meningkat, ketahanan pangan, pariwisata akan dihidupkan kembali dan infrastruktur akan mulai digiatkan kembali,” ungkap Sri Mulyani.
Pemerintah, ungkapnya, akan berupaya semaksimal mungkin supaya ekonomi kembali bangkit dan pada saat ekonomi bangkit APBN mulai disehatkan kembali.
“Sehingga APBN akan berangsur-angsur menjadi sehat, ekonomi pulih dan pada posisi tersebut kita siap menghadapi apapun tantangan ke depan dalam rangka mencapai tujuan dari masyarakat sejahtera,” jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, untuk memfokuskan pemulihan ekonomi, APBN juga melakukan reformasi. Reformasi di bidang perpajakan dilakukan, dimana penerimaan negara terus ditingkatkan tanpa menyebabkan ekonomi menjadi lemah kembali.
“Belanja Negara juga mengalami reformasi, bagaimana kualitas belanja antara pusat dan daerah bisa diperbaiki, disinkronkan, bisa mengurangi berbagai belanja yang tidak efisien. Itu semua dilakukan dan bagaimana menjaga investasi supaya kita betul-betul bisa menjaga APBN,” jelas Menkeu.
Defisit APBN di tahun 2021 akan dibuat sedikit lebih rendah dari tahun 2020, sebagai suatu sinyal bahwa penyehatan APBN sudah mulai bertahap dilakukan tapi tidak selalu dalam kecepatan yang sifatnya tiba-tiba.
“Karena kalau APBN langsung segera disehatkan maka ekonominya mungkin akan rapuh kembali. Hal tersebut selalu diupayakan formulasi yang tepat, bagaimana tahapan konsolidasi dan penyehatan berjalan sambil memperkuat ekonomi,” ungkap Sri Mulyani.
Ia pun memproyeksikan ekonomi Indonesia akan mampu untuk tidak hanya bangkit karena Covid, tapi juga membangun fondasi ekonomi menjadi lebih kuat. Sehingga arah pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat secara eksponensial untuk mengejar berbagai ketertinggalan.
“Namun, ini adalah kerja kita semuanya, kerja bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah melakukan dengan menggunakan seluruh instrumen kebijakan dan berbagai regulasi yang disederhanakan, birokrasi yang diefisienkan sehingga manfaatnya bagi masyarakat menjadi lebih maksimal,” pungkas Menkeu.
Redaksi : AJ
Penulis : Boy A
