PONOROGO-Gelombang aksi penolakan hutang pemkab Ponorogo sebesar 200 miliar pada PT SMI dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus berdatangan.
Kali ini, forum masyarakat Ponorogo peduli Pilkada Bersih menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD dan Bupati Ponorogo, Selasa siang (13/10).
Setelah berorasi didepan kantor DPRD, para pengunjuk rasa harus kecewa, hal itu dialog dan klarifikasi yang rencanakan ternyata harus gagal total. Para wakil rakyat, tak satupun dapat ditemui karena berada diluar kota.
Pengunjuk rasapun melanjutkan aksinya didepan kantor Bupati Ponorogo. Dalam orasinya, Didik salah satu pengunjukrasa mengatakan, bahwa kebijakan pemerintah daerah kabupaten Ponorogo melakukan peminjaman ke PT. SMK sebesar 200 miliar diakhir masa jabatan Bupati dan wakil Bupati merupakan kebijakan strategis, yang menimbulkan perdebatan hukum serta kegaduhan politik yang mengganggu kondusifitas dan stabilitas masyarakat.
“Meminta komitmen DPRD Ponorogo melakukan upaya politik guna menunda untuk sementara waktu realisasi pembangunan infrastruktur di Ponorogo yang bersumber dari pinjaman PT SMI sampai dengan tahapan Pilkada selesai atau sudah ada hasil definitif, serta sudah tidak menyisakan perdebatan yang berpotensi menjadi masalah hukum dikemudian hari,”terangnya.
Sementara Plt. Bupati Ponorogo, Soejarno mengatakan, pihaknya selaku PLT mulai 26 September hingga 5 Desember sehingga tugas yang dilaksanakan secara normatif sesuai regulasi yang ada. “Dan semua apa yang akan saya kerjakan tidak akan menjadi permasalah dimasyarakat,”tandasnya.
Terkait hutang 200 Miliar ini, lajut Soejarno, pihaknya menyerahkan kepada PT SMI, jika memang ada polemik dan persoalan seperti ini. “Jadi yang saya lakukan adalah normatif sebagai Plt Bupati,”terangnya. (dys)
