Langkah Terobosan Menteri Keuangan Perkuat Transparansi dan Persempit Bocor Anggaran Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali Gede Harja Astawa Beri Apresiasi
DENPASAR, Matakompas.com | Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali, Gede Harja Astawa memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah terobosan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam membuka kanal pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
Menurutnya, kebijakan progresif ini merupakan nafas baru dalam upaya memperkuat transparansi dan mempersempit ruang kebocoran anggaran, terutama di tingkat daerah.
“Saya mengapresiasi langkah terobosan dari Pak Menteri Keuangan ini. Selama ini, pengawasan eksternal dari lembaga-lembaga pengawas dirasa belum cukup meminimalkan kebocoran anggaran dan tindakan-tindakan koruptif. Dengan dibukanya ruang bagi masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan, langkah ini menjadi bentuk nyata dari semangat reformasi birokrasi dan keadilan,” kata Gede Harja Astawa.
Politisi asal Kabupaten Buleleng ini menilai keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari sistem pengawasan yang sehat.
 Ia menyebut bahwa selama ini, masyarakat seringkali kesulitan menyampaikan laporan penyimpangan karena tidak adanya wadah yang efektif.
Namun, dengan kebijakan baru ini, laporan masyarakat dapat tersalurkan langsung dengan sistem yang lebih terbuka dan berkeadilan.
“Pak Menteri sudah membuka ruang partisipasi publik yang selama ini sulit diakses. Ini langkah luar biasa. Kami di lembaga pengawasan seperti DPRD merasa mendapat suntikan semangat baru. Harapan saya, pejabat-pejabat lain juga memiliki komitmen yang sama untuk meminimalkan bahkan menghilangkan kebocoran anggaran, khususnya di daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gede Harja Astawa menegaskan pentingnya kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak kontrol sosial.
Ia mengingatkan agar laporan atau kritik yang disampaikan benar-benar berdasarkan data konkret dan fakta nyata, bukan sekadar fitnah atau tuduhan tanpa dasar.
“Kita perlu memanfaatkan kesempatan ini secara cerdas. Jangan main fitnah. Setiap laporan harus diikuti dengan data yang real, konkret, dan bisa dipertanggung jawabkan,” tegasnya.
Dalam konteks lokal, Gede Harja menyoroti bahwa di Bali masih jarang terlihat keberanian pejabat daerah dalam membuat terobosan serupa.
 Ia berharap semangat keterbukaan ini dapat menginspirasi aparatur di tingkat daerah agar lebih transparan dan responsif terhadap partisipasi masyarakat.
“Di Bali, saya belum melihat adanya terobosan serupa dari pejabat eksekutif. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial. Jangan sampai ada pejabat yang santai-santai menikmati uang rakyat tanpa tanggung jawab,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia juga menyinggung fenomena yang sering muncul menjelang mutasi besar-besaran di daerah, saat muncul isu-isu tak sedap terkait transaksi jabatan.
 Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi benteng utama agar jabatan publik diisi oleh figur yang bersih dan berintegritas.
“Menjelang mutasi, sering muncul isu transaksi jabatan. Maka peran masyarakat sangat penting agar pejabat yang terpilih benar-benar bersih, cerdas, rajin, dan berintegritas. Jangan sampai justru masyarakat ikut melicinkan jalan bagi pejabat yang terindikasi korup,” tutupnya.
Langkah Menteri Keuangan RI ini, menurutnya, bukan hanya soal reformasi sistem, tetapi juga panggilan moral bagi seluruh elemen bangsa untuk berani jujur, transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara sebuah semangat yang sejalan dengan visi besar Gerindra: “Membangun Indonesia Raya yang Bermartabat”. (red/tim).
