Matakompas.com – Badung | Menjelang perayaan Hari Raya Besar Keagamaan, masyarakat Kabupaten Badung tagih janji politik Bupati Badung dan Wakil Bupati Badung terpilih.
Pada dasarnya, Bantuan Hari Raya untuk menekan inflasi, lantaran saat Hari Raya Keagamaan semua macam kebutuhan pokok harganya meningkat.
Hal tersebut disampaikan I Made Suwardana selaku Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, saat diwawancarai awak media di Ruang Kerjanya Kantor Sekretariat DPRD Badung, Kamis, 27 Maret 2025.
“Jadi, disini pemerintah berharap bisa hadir ditengah-tengah masyarakat. Tapi, tentu saja pemerintah berharap masyarakat menerima tanpa ada masalah di kemudian hari. Tentu saja pemberian bantuan Rp 2 juta ini memerlukan berbagai persyaratan,” kata Made Suwardana yang akrab disapa De Kapung.
Terkadang, persyaratan ini tidak bisa diterima oleh beberapa masyarakat, termasuk Pegawai Negeri, Pensiunan, TNI dan Polri, karena adanya tuntutan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
“Di kalangan masyarakat berkembang ada yang suka dan tidak suka, tetapi yang jelas program ini kedepannya akan terus dievaluasi, biar tidak jadi masalah di kemudian hari. Jangan sampai sekarang dapat Rp 2 juta lagi sebulannya dipanggil oleh kejaksaan, karena menerima tidak memenuhi syarat,” kata Made Suwardana.
Untuk regulasi, diakui sekarang ada kerancuan, sehingga pihaknya mengikuti arahan dari Kejagung, lantaran Kejaksaan dalam hal ini memberikan apa yang pantas dan tak pantas, sehingga tidak bisa melanggar aturan itu.
“Kalau kita sendiri, biarkan saja masyarakat keseluruhan mendapatkan bantuan, tetapi kita kan tidak tau batasan aturan-aturan itu, yang jelas kalau sudah ada payung hukumnya, program itu pasti kita laksanakan dan siapa yang dapat itu pasti sudah memenuhi syarat,” terangnya.
Patut diketahui, bahwa sekarang sudah menerima Dana Bantuan sekitar 91 rb KK.
“Totalnya mendapatkan bantuan. Jadi, 81 rb untuk krama Hindu dan 6 rb krama Muslim dan sisanya diluar itu”, tambahnya. ( Ivn/Red)
