
Matakompas.com, Palembang – Dalam Musyawarah Cabang yang berlangsung, Pada Sabtu (22/02/25), M. Miftahudin, S.H. resmi terpilih sebagai Ketua Umum Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH SSB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Palembang.
Terpilihnya M. Miftahudin diharapkan membawa energi baru dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan hukum.
Musyawarah Cabang (MUSCAB) yang digelar secara demokratis ini menjadi momentum penting bagi organisasi dalam menentukan arah kebijakan dan strategi bantuan hukum di Kota Palembang.
Dalam pemilihan yang berlangsung secara transparan dan partisipatif, M. Miftahudin berhasil meraih dukungan mayoritas dan dipercaya untuk menahkodai YBH-SSB DPC Kota Palembang untuk periode mendatang.
Komitmen untuk Keadilan yang Lebih Merata
Dalam sambutannya setelah terpilih, M. Miftahudin menegaskan komitmennya untuk membawa YBH-SSB DPC Kota Palembang ke level yang lebih tinggi dalam memberikan pendampingan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.
Ia menekankan bahwa akses terhadap keadilan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara, tanpa memandang status sosial maupun ekonomi.
“Kami akan memastikan bahwa setiap warga, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan bantuan hukum yang layak dan berkualitas.
Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum, dan kami akan berdiri tegak untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi,” ujar M. Miftahudin.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara YBH SSB dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil, guna menciptakan sistem bantuan hukum yang lebih efektif dan mudah diakses oleh masyarakat.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski optimis, M. Miftahudin juga menyadari berbagai tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan keadilan di tengah kompleksitas sistem hukum yang ada.
Masih banyak masyarakat yang kurang memahami hak-hak hukumnya dan mengalami kendala dalam mengakses bantuan hukum.
Oleh karena itu, ia bertekad untuk memperluas jaringan advokasi serta meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih sadar dan berani memperjuangkan hak mereka.
“Kami akan memperkuat program sosialisasi dan edukasi hukum ke masyarakat, terutama di tingkat akar rumput.
Kesadaran hukum yang tinggi akan menjadi modal utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan,” tambahnya. *