Koster Ajak Bupati/Wali Kota Se-Bali Bersinergi Capai Pertumbuhan Ekonomi 6,10 Persen pada 2026
DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh bupati dan wali kota se-Bali di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Pertemuan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 13.00 Wita tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan ekonomi Bali secara terpadu dalam satu kesatuan wilayah.
Rakor dihadiri secara lengkap oleh para kepala daerah beserta jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Dalam agenda tersebut, masing-masing bupati dan wali kota diberikan kesempatan untuk memaparkan target, program, serta strategi pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kondisi wilayah masing-masing.
Paparan para kepala daerah tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota guna memastikan pembangunan ekonomi Bali berjalan selaras dan saling mendukung.
Dalam arahannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan perekonomian Bali harus tetap berlandaskan pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Menurutnya, pembangunan ekonomi Bali tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah dengan prinsip “satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.”
“Pembangunan perekonomian Bali harus dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu. Seluruh kabupaten dan kota harus bergerak dalam satu arah pembangunan yang saling menguatkan sesuai potensi dan keunggulan masing-masing wilayah,” tegas Koster di hadapan peserta rakor.
Pada kesempatan tersebut, Koster memaparkan tema besar rapat koordinasi gubernur dan bupati/wali kota se-Bali yang berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 hingga mencapai 6,10 persen.
Target pertumbuhan ekonomi tersebut, kata Koster, menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali secara menyeluruh. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan sejumlah sasaran pembangunan yang harus dicapai bersama oleh seluruh pemerintah daerah.
Sasaran tersebut meliputi peningkatan pendapatan masyarakat hingga di atas Rp72 juta per tahun, penurunan angka kemiskinan menjadi di bawah 3,42 persen, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi di bawah 1,45 persen, penurunan tingkat kesenjangan pendapatan hingga di bawah 0,333, serta penurunan angka stunting menjadi di bawah 8 persen.
Untuk merealisasikan target tersebut, Koster menekankan pentingnya penguatan sektor-sektor unggulan yang menjadi penopang utama perekonomian Bali. Setiap daerah diminta memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan provinsi sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi Bali tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah provinsi, tetapi juga oleh sinergi seluruh pemerintah kabupaten dan kota dalam mengembangkan sektor unggulan berbasis potensi lokal.
“Karena itu pembangunan ekonomi Bali harus dilakukan secara terintegrasi dan berbasis wilayah. Setiap kabupaten dan kota memiliki karakteristik yang berbeda, namun semuanya harus bergerak dalam satu sistem pembangunan yang saling mendukung demi kemajuan Bali secara keseluruhan,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antarpemerintah daerah guna mempercepat pencapaian target pembangunan ekonomi Bali tahun 2026 sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata sesuai arah pembangunan Bali Era Baru.
